Dari Pemulihan Sumatra hingga Penegakan Hukum Karhutla, Pemerintah Prioritaskan Keselamatan Warga

Sebanyak 20.803 hunian sementara telah dibangun bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Capaian tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah mengikuti rapat evaluasi pemulihan pascabencana yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Pembangunan hunian sementara telah mencapai 99,84 persen dari target, sementara kebutuhan pembangunan 57.027 hunian tetap menjadi bagian dari agenda pemulihan berikutnya.

Pemulihan juga menunjukkan perkembangan pada pelayanan publik dan infrastruktur. Berdasarkan laporan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, seluruh 87 rumah sakit terdampak telah kembali beroperasi. Dari 4.922 sekolah yang terdampak, sebanyak 4.823 telah kembali menggunakan sekolah asal, sementara 99 lainnya masih menggunakan kelas darurat. Jalan nasional dan jembatan nasional di tiga provinsi juga telah kembali berfungsi sepenuhnya, meskipun perbaikan infrastruktur daerah masih berlanjut.

Dukungan pemerintah turut diwujudkan melalui penyediaan anggaran sekitar Rp12,34 triliun bagi daerah terdampak. Pemerintah juga menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028 yang mencakup 11.520 kegiatan, termasuk pembangunan rumah, perbaikan jalan, normalisasi sungai, serta pemulihan sektor pertanian dan perikanan. Langkah tersebut diarahkan untuk memulihkan kehidupan masyarakat sekaligus mengurangi risiko kerugian akibat bencana berikutnya.

Di sektor lingkungan, penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui operasi pemadaman serta penegakan hukum. Pada 19 Oktober 2026, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengungkapkan bahwa Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan dan memproses 125 subjek hukum terkait dugaan tindak pidana karhutla. Sementara itu, pada 6 November 2026, BNPB melaporkan operasi pemadaman udara menggunakan pesawat Hercules C-130 bantuan Australia di Kalimantan Timur, dengan prioritas titik api yang mengancam permukiman warga.

Menghadapi potensi bencana susulan, Presiden Prabowo juga menginstruksikan peningkatan kesiapsiagaan nasional melalui penambahan tenda, perahu karet, generator, serta peralatan pemurnian air. Koordinasi BNPB, BMKG, dan pemerintah daerah diarahkan pada mitigasi banjir, termasuk normalisasi sungai dan operasi modifikasi cuaca. Berbagai langkah tersebut memperlihatkan upaya pemerintah menerjemahkan prioritas perlindungan masyarakat menjadi tindakan operasional, dengan penyelesaian pemulihan dan pencegahan bencana tetap menjadi pekerjaan yang harus dikawal hingga tuntas.